TIMIKA, (taparemimika.com) – Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob mengakui dinamika situasi geopolitik global saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian dan memaksa pemerintah daerah untuk menghitung ulang serta menyesuaikan anggaran pembangunan fisik akibat lonjakan harga barang.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Johannes Rettob pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Mimika tahun anggaan 2025 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun 20025 yang berlangsung di Ruang Sidang kantor DPRK Mimika, pada Kamis (30/7/2026).
Lebih lanjut Bupati Johannes menyebutkan, bahwa dinamika situasi Geoolitik global saati ini memaksa pemerintah daerah menghitung ulang serta menyesuaikan anggaran pembangunan fisik akibat lonjakan harga barang.
“Dampak global ini memicu penurunan kemampuan fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut menyelaraskan kebijakan dengan program strategis nasional demia menjaga stabiilitas ekonomi,”sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Johannes Rettob menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi dewan dalam menyampaikan pandangan umum.
“Saran kritik maupun catatan rekomendasi yang telah disampaikan sebagai wujud nyata fungsi pengawasan legislatif yang objektif, konstruktif, dan berimbang demi perbaikan tata kelola pemerintah di kabupaten Mimika yang lebih baik dan berkeadilan,”ungkapnya.
Dijelaskan, bahwa tahun anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika sekaligus masa transisi kepemimpinan daerah. Meski demikian, berkart kerja keras bersama, kita berhasil mencatatkan beberapa kinerja fisal dan makro yang positif.
Adapun capaian oleh pemerintah daerah diantaranya, Realisasi Pendapatan daerah mencapai Rp 6,04 triliun atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan. Penapata asli darah (PAD) berhasil di optimalkan sehingga mampi melampaui target yang ditentukan.
Kedua, pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) secara konsisten difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) di bidang pendidikan, kesehatan dan penuatan ekonomi kerakyatan.
Ketiga, prestasi Daerah dengan diraihnya kembali OPINI Wajar Tanpa Pengecualain (WTP) dari BPK RI, juara I Paritrana Awalrd, Harmony Award, serta Innovatove Government Award.
Bupati Johannes menyebutkan, bahwa dinamika situasi Geoolitik global saat ini memberikan tekanan berat terhadap perekonomian dan memaksa pemerintah daerah menghitung ulang serta menyesuaikan anggaran pembangunan fisik akibat lonjakan harga barang. Dampak global ini memicu penurunan kemampuan fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut menyelaraskan kebijakan dengan program strategis nasional demi menjaga stabiilotas ekonomi.
Mimika sebagai daerah yang menjadi urat nadi perekonomian di Papua Tengah, kita diharapkan pada tantangan fiskal yang ringan. Kebijakan efisiensi nasional yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui rasionalisasi dan penyesuaian dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil (DBH) telah berdampak langsung pada APBD postur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
Sesuai dengan instruksi bapak Presiden, pemeirntah kabupaten Mimika berkomitmen untuk memangkas kegiatan yang bersifat seremonial dan boros anggaran. Setiap rupiah APBD harus diapstikan memberikan dampak langsyng dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Dalam rangka kerangka pembangunan daerah wilayah Papua Tenhah, prioritas kita saat ini bergeser dari kota ke Kampung-kampung. Pembangunan infrastrutkur dasar seperti air bersih, perumahan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Kampung akan terus digenjot. Masyarakat dipesisir dan wilayah pegunungan harus benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.
“Melalui semnagat Eme Neme Yauware, saya mengajak seluruh jajaran OPD untuk meninggalkan Pola Kerja lama dan mengrdepankan inovasi. Kita harus bekerja berbasis data efektif, dan efisien, sehingga roda pembanguna daerah dan pelayanan publik tidak terganggu meski ditengah keterbatasan anggaran,”terangnya.
Dijelaskan, bahwa merintah daerah menerima dengan terbuka dan berterima kasih atas evaluasi tajam mengenai realisasi belanja daerah yang mencapai 82,14 persen dan belum maksimal, khususnya APBD sektor belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan.
Kendala transisi, proses pengadaan barang dan jasa serta tantangan geografis pedalaman dan pesisir menjadi catatan krusial yang akan kami benahi. Sebagai wujud komiten tindak lanjut atas pandangan fraksi fraksi DPRK Mimika.
Ditegaskan oleh Bupati Johannes Rettob bahwa Pemkab Mimika akan menegaskan langkah-langkah starteis diantaranya ; Pertama, percepatan Pengadan barang dan Jasa. Pemkab Mimika berkomitmen memulai proses lelang sejak awal tahun anggaran untuk meghindari keterlambaatn fisik di lapangan.
Peningkantan mutu infrasturktur kontinuitas, bahwa proyek strategis seperti peningkatan jalan Petrosea Hasanudin, pembangunan jalan Potowaiburu Kapiraya , pengembangan SPAM perkotaan, serta air bersih sasar pesisir akan terus dikawal secara ketat.
“Keberhasilan pembangunan di Mimika bukanlah hasil kerja pemerintah daerah semata. Kerja nyata ini hanya dapat diwujudjkan melalui sinergi yang kokoh antara jajaran eksekutif, legislatif, forkpimda, dunia usaha , tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat,”ungkapnya.
Mari kita jadikan momentum LKPJ ini sebagai jembatan evaluasi untuk menyosong pembangunan kabupaten Mimika yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, dan sejahtera.
Bupati berharap pembahasan materi LKPJ dan Ranperda APBD PP tahun 2025 dapat segera disetujui berssama.
Bahwa penguatan layanan Dasar dan Sosial. Alokasi anggaran akan semakin diinformasikan pada program pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, dan penguatan fasilitas pendidikan-kesehatan di wilayah terpencil.
Dan yang terakhir Reformasi Internal, dengan melakukan penguatan pemngawasan internal oleh inspektorat serta penataan aset daerah akan terus ditingkatkan agar lebih akuntabel, termasuk penguatan kelembagaan pemerintah dengan reformasi birokasi. (opa)
