TIMIKA, (taparemimika.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika pada, Jumat (23/10/2026) melakukan kegiatan pengawasan hari ketiga dengan mendatangi dan bertatap muka dengan warga di Kampung Amamapare (Pulau Karaka) distrik Mimika Timur Jauh, kabupaten Mimika.
Dalam tatap muka tersebut, Komisi II menerima sejumlah aspirasi penting dari masyarakat, diantaranya kebutuhan air bersih, perumahan layak huni, pembangunan infrastruktur, bantuan peralatan usaha perikanan, kebutuhan BBM bagi nelayan, persoalan listrik hingga kegiatan belajar mengajar di kampung Amamapare atau dikenal dengan sebuta Pulau Karaka.
Kegiatan pengawasan di Pulau Karaka dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, didampingi Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, Sekretaris Adrian Andhika Thie, serta anggota Komisi II yakni Billianus Zoani, Dessy Putrika Ros Rante, Luther Beanal, Adolina Magal dan Stevanus Onawame, serta sejumlah staff Sekretariat DPRK Mimika.
Setibanya rombongan Komisi II DPRK Mimika di Kampun Pulau Karaka dengan menggunakan Speedboad, langsung meninjau sejumlah fasilitas seperti, Dermaga Apung, Ruang Serbaguna kampung, Gereja, Balai Kampung yang baru dibangun, aktifitas sekolah, hingga meninjau langsung perumahan warga.
Dalam tatap muka tersebut, Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal mengatakan, kehadiran Komisi II ke pulai Karaka dalam rangka melakukan pengawasan, melihat secara dekat program-program yang sudah dilaksanakan dan yang akan diusulkan sesuai aspirasi dan usulan masyarakat di Pulau Karaka.
“Kegiatan Pengawasan ke Pulau Karaka ini adalah tugas lembaga legislatif untuk turut iktu mengawasi dan melihat secara dekat apa-apa saja yang sudah dijalankan pemerintah daerah, dan program apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dari hasil pengawasan ini akan kami teruskan dan dorong kepada pemerintah daerah untuk dapat diakomodir, karena tanpa melakukan pengawasan DPRK dapat mengetahui serta memastikan capaian dari seluruh program yang telah dijalankan,”sebut Dolfin Beanal.
Anggota Bamuskam Kampung Amamapare, Agustinus Makira mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah bagi masyarakat di Kampung Amamapare, sebab banyak infrastruktur dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang belum maksimal atau belum direalisasikan.
“Kampung Amamapare (Pulau Karaka) ini merupakan kampung resmi yang memiliki wilayah dan warga dibawah pemerintahan kabupaten Mimika, sehingga harus juga mendapatkan perhatian yang sama seperti kampung lain di Mimika. Kita disini sangat minim infrastruktur dasar, seperti balai kampung, perumahan masyarakat, air bersih, listrik, BBM dan gereja yang permanen,”keluhnya.
Agustinus juga mengaku, sudah banyak aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah baik melalui Musrenbang Kampung atau Pejabat dan DPR yang berkunjung ke Pulau Karaka, namun hanya janji dan belum pernah terealisasi.
“Dari sekian banyak usulan yang sudah disampaikan kepada pejabat anggota dewan yang datang kesini, tapi semua hanya janji tanpa ada realisasi. Kami disini masih bagian dari kabupaten Mimika atau tidak, mohon Komisi II bisa kembali memperjuangkan agar usulan dapat diwujudkan,”katanya.
Tokoh masyarakat, Konstan Natameka mengusulkan kebutuhan yang mendesak saat ini adalah program rumah sehat dan layak bagi masyarakat yang bermukim di Pulau Karaka. Dengan bertambahnya warga dan Kepala Keluarga, serta kondisi rumah yang sangat tidak layak saat ini agar dapat diusulkan oleh Pemda Mimika.
“Warga pulau Karaka ini membutuhkan rumah sehat yang layak bagi masyarakat, sekian lama tidak memiliki balai kampung, dan baru saat ini ada mulai dibangun. Dan pembangunan balai kampung yang baru ini merupakan perjuangan dari salah satu anggota DPRK Mimika dari Jalur Pengangkatan yaitu Frederikus Kemaku,”tegasnya.
Selain itu, soal ari bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Disamping usulan agar para guru yang bertugas di SD Negeri Amamapare ini dapat menetap tinggal di kampung sehingga mempermudah proses mengajar dan tidak menjadi kendala jikalah ada mata pelajaran tambahan diluar jam belajar.
Kepala Urusan Pembangunan Kampung Amamapare, Albert Wameyau berharap usulan yang disampaikan saat ini agar benar-benar dapat diperjuangkan, sebab sudah sering menyampaikan aspirasi tentang berbagai hal, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi.
“Kami atas nama masyarakat di Pulau Karaka sangat berharap agar usulan-usulan khususnya perumahan, gereja dan listrik benar-benar di realisasikan. Kami sudah bosan menanti janji tapi tak pernah terlaksana. Kami berharap agar pemerintah daerah dapat lebih peduli terhadap masyarakat di Pulau Karaka,”terangnya.
Tokoh Pemuda, Paulina mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membantu para nelayan untuk meningkatkan mata pencaharian hasil laut yaitu mesin Jhonson 15 PK dan perahu serta peralatan alat tangkap.
“Kami mengusulkan agar Dinas Perikanan dapat membantu nelayan seperti Perahu Viber dan Jhonson 15 PK untuk meningkatkan usaha perikanan bagi masyarakat di Pulau Karaka ini,”pintanya.
Menanggapi beberapa usulan dan aspirasi, Wakil Ketua Komisi II Mariunus Tandiseno berjanji usulan dan aspirasi yang disampaikan akan di full up lagi dan mendorong kepada pemerintah daerah melalui OPD tehnis, agar bisa direalisasikan secepatnya.
“Kami akan mendorong apa yang menjadi usulan dan aspirasi kepada pemerintah daerah, dan dapat menjelaskan alasan usulan-usulan kenapa tidak direalisasikan. Harus transparan kenapa kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas seperti perumahan layak bagi masyarakat tidak dilaksanakan,”ungkap Mariunus Tandiseno.
Sementara Ketua Komisi II, Dolfin Beanal menuturkan semua usulan yang telah disampaikan menjadi kewajiban dan keharusan pemerintah daerah untuk merealisasikan, sebagai upaya dari untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yaitu ‘Pembangunan Dari Kampung Ke Kota’.
“Kebutuhan utama seperti perumahan dan air bersih serta listrik di Pulau Karaka ini harus menjadi atensi bagi pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah daerah dari kampung ke kota, bukan hanya terfokus di kota saja. Kepada PT Freeport Indonesia juga harus sama-sama dapat membantu masyarakat dan ikut meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat di Pulau Karaka,”tegasnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh anggota Komisi II DPRK Mimika, Dessy Putrika Ros Rante, bahwa pemerintah daerah dan Freeport Indonesia tidak boleh tutup mata untuk melihat kondisi masyarakat di Kampung Amamapre.
“Sangat miris kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Karaka ini, sangat jauh perbedaannya. Disebelah sana kondisinya serba ada, masyarakat di Pulau Karaka ini dengan segala keterbatasan. Mohon kiranya ini mendapatkan perhatian, kalau mereka adalah bagian dari masyarakat Mimika, maka mereka juga harus hidup layak sama dengan masyarakat lainnya yang ada di kabupaten Mimika,”tegas Dessy Putrika Ros Rante yang juga adalah anggota DPRK Mimika dari Dapil 6 Mimika. (tm1)
