TIMIKA, (taparemimika.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Adrian Andhika Thie, S.ST.Par. , menyoroti realisasi APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 berdasarkan penyampaian Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang baru mencapai 52 persen.
Menurut Adrian, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, tahun anggaran 2026 sudah memasuki bulan November, sementara APBD Perubahan juga belum berjalan karena masih dalam proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kita sudah masuk bulan November, artinya waktu kita tinggal sedikit. Kalau realisasi keuangan baru mencapai 52 persen, tentu kita perlu bertanya, apakah semua program yang sudah direncanakan tahun ini masih bisa diselesaikan? Apalagi APBD Perubahan juga belum berjalan. Ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya OPD teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan,” ujar Adrian.
Ia berharap apa yang disampaikan Bupati Mimika dalam apel gabungan pada 2 November 2026 lalu, benar-benar menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan OPD, bukan sekadar arahan yang didengar tanpa tindak lanjut.
“Kita memahami bahwa dalam pelaksanaan anggaran ada proses administrasi, pengadaan, dan tahapan teknis yang harus dilalui. Tetapi jangan sampai itu terus menjadi alasan ketika waktu pelaksanaan semakin terbatas. Kalau ada kendala, segera dicari jalan keluarnya. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru semua sibuk mengejar pekerjaan,” katanya.
Adrian mengingatkan bahwa APBD bukan hanya tentang besarnya anggaran yang dimiliki daerah ataupun persentase yang berhasil dibelanjakan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
“Visi dan misi kepala daerah tidak mungkin berjalan sendiri. Semua OPD punya tanggung jawab untuk menerjemahkannya menjadi program nyata. Kita berharap ada keseriusan dari masing-masing pimpinan OPD. Jangan sampai kepala daerah sudah berupaya mendorong percepatan pembangunan, tetapi pelaksanaan di tingkat teknis justru tertinggal,”keluhnya.
Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Di antaranya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir Mimika, pelayanan listrik di sejumlah kampung, hingga perbaikan infrastruktur jalan.
“Kita lihat masyarakat di wilayah pesisir masih berharap adanya pelayanan air bersih yang layak. Begitu juga listrik, masih ada wilayah yang pelayanannya belum maksimal. Kita berharap pemerintah melalui OPD terkait bisa mengambil langkah nyata, termasuk membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dalam pelayanan tersebut,” ungkapnya.
Adrian juga menyoroti kondisi beberapa ruas jalan di dalam Kota Timika yang masih membutuhkan perhatian, khususnya Jalan Anggrek, kerusakan di Jalan Pendidikan , Jalan Utama menuju Kampung Nawaripi, Jalan Bougenville dan sejumlah jalan gang dan lorong pemukiman warga.
“Di dalam kota sendiri masih ada jalan yang kondisinya perlu diperbaiki. Kita bisa lihat di Jalan, Anggrek, Jalan Pendidikan, Jalan Menuju Kampung Nawaripi, dan Jalan Bougenville serta sejumlah jalan pemukiman warga. Kita berharap dinas teknis bisa turun melihat kondisinya secara langsung dan melakukan penanganan sesuai kewenangan serta anggaran yang tersedia,”pinta Politisi muda PDI Perjuangan ini.
Menurut Adrian, persoalan tersebut baru sebagian dari sekian banyak kebutuhan pembangunan yang selama ini disampaikan masyarakat.
“Sebenarnya banyak sekali harapan masyarakat terhadap program pembangunan tahun ini. Bukan hanya jalan, tetapi juga drainase, jalan lingkungan, air bersih, listrik, serta pelayanan dasar lainnya, baik di wilayah kota, pesisir maupun pegunungan. Namun, sampai kita memasuki November, masih banyak yang belum terlihat hasilnya di lapangan.”
Terkait target realisasi anggaran sebesar 90 persen hingga akhir tahun sebagaimana disampaikan Bappeda Mimika, Adrian menilai target tersebut membutuhkan langkah yang jelas, terukur, dan realistis dari setiap OPD.
“Kalau dari 52 persen kemudian ditargetkan mencapai 90 persen di akhir tahun, tentu membutuhkan kerja yang sangat serius. Kita berharap target itu bisa tercapai. Tetapi harus jelas bagaimana langkahnya. OPD mana yang realisasinya masih rendah, kegiatan apa yang belum berjalan, pekerjaan mana yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum dibayarkan, dan mana yang masih memungkinkan diselesaikan sampai Desember.”
Adrian juga mengingatkan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan ataupun mengabaikan aturan yang berlaku.
“Jangan sampai karena mengejar penyerapan anggaran, pekerjaan akhirnya dilakukan terburu-buru. Kita tidak ingin hanya melihat angka realisasi meningkat, sementara kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat justru tidak sesuai harapan.”
Lebih lanjut, Adrian menyampaikan kekhawatirannya apabila keterlambatan pelaksanaan program tahun ini kembali menjadi beban pembangunan pada tahun berikutnya.
“Ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Jangan sampai memasuki tahun 2027, pemerintah masih harus menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan rumah dari tahun 2026. Sementara tahun depan sudah ada lagi program dan kebutuhan pembangunan yang baru. Kalau setiap tahun kita terus meninggalkan pekerjaan yang belum selesai, tentu masyarakat juga yang harus menunggu lebih lama untuk menikmati hasil pembangunan.”
Karena itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di setiap OPD, terutama kegiatan prioritas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung arah pembangunan serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Namun, dukungan tersebut juga harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja perangkat daerah.
Dirinya berharap sisa waktu tahun anggaran 2026 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih memungkinkan dituntaskan, tanpa mengabaikan kualitas maupun ketentuan pelaksanaan anggaran.
“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, program sudah direncanakan, tetapi masyarakat masih terus menunggu hasilnya. Kalau memang ada pekerjaan yang bisa diselesaikan tahun ini, segera diselesaikan. Kalau ada kendala, sampaikan secara jelas supaya bisa dicari penyelesaiannya.”
“Bagi kami, APBD bukan hanya soal angka dan persentase penyerapan. Yang paling penting adalah hasilnya. Masyarakat tidak hanya ingin mendengar berapa triliun anggaran daerah, tetapi ingin melihat air bersih tersedia, listrik menyala, jalan yang rusak diperbaiki, dan pelayanan pemerintah semakin baik. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tutup Adrian. (tm1)
