Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Yulius Koga bersama staff dalam rangka kegiatan pengawasan, Kamis (8/5/2025)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Dari hasil kegiatan Pengawasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika ke Dinas Ketahanan Pangan pada Kamis (8/5/2025), terungkap bahwa alokasikan anggaran yang diberikan kepada dinas ini sangat minim sehingga banyak kegiatan yang dibiayai melalui APBD Mimika tahun anggaran 2025 tidak diakomodir.
Kegiatan pengawasan Komisi II DPRK Mimika ke Dinas Ketahanan Pangan Mimika dikemas dengan pertemuan tertutup, dengan mendengarkan pemaparan program-program, serapan dan realisasi serta pendanaan pada tahun 2025.
Dari Pihak Ketahanan Pangan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius koga,as.sos, MSI dan Sekretaris, I Nyoman Dwitana,S.Sos, M.Si bersama sejumlah staff. Sedangkan Komisi B hadir, Dolfin Beanal (Ketua Komisi II), Mariunus Tandiseno (Wakil Ketua Komisi), Adrian Andhika Thie (Sekretaris), Billianus Zoani, Derek Tenouye, Adolina Magal dan Merry Pongutan.
Dalam pertemuam tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk kerawanan pangan, ketersediaan cadangan pangan, serta distribusi pangan lokal termasuk alokasi anggaran yang sangat minim sehingga banyak program unggulan tidak terakomodir.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga, menjelaskan bahwa belum semua komoditas pangan bisa diproduksi di Mimika. Oleh karena itu, sebagian besar kebutuhan masih harus didatangkan dari luar daerah.
Dia menjelaskan dengan minimnya anggaran yang diterima, yaitu hanya sekitar Rp 29 miliar lebih banyak program yang ditiadakan dan dikurangi.
“Anggaran kami untuk tahun I I terbatas, kami masih ambil dari luar untuk komoditas yang belum bisa diproduksi di Mimika. Tapi untuk pangan lokal, kami beli langsung dari mama-mama Papua, baik dari kebun maupun yang berjualan di trotoar. Kami juga punya aplikasi Simatsemula untuk memantau stok, dan rutin menggelar pasar murah,” jelas Yulius Koga.
Ia juga mengakui terkait program makan gratis yang menjadi program pemerintah pusat, sebenarnya dinas Ketahanan Pangan sudah melaksanakan ditahun sebelumnya, namun untuk tahun ini berkurang dan hanya kepada pemberian makanan bergizi kepada dua sekolah, yang sebelumnya ada sekitar sepuluhan.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal menekankan pentingnya keterlibatan langsung anggota dewan dalam mengawal program-program yang menyentuh masyarakat.
“Yang paling penting adalah kami ingin turun langsung ke lapangan, agar tidak hanya mendengar paparan di ruang rapat. Kita harus tahu mitra kerjanya siapa dan bagaimana dampaknya di masyarakat. Kami siap mendorong anggaran di Banggar demi kerja sama membangun Mimika,” ujar Dolfin.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menyayangkan alokasi anggaran yang sangat minim kepada Dinast Ketahanan Pangan, padahal OPD ini merupakan salah satu OPD tehnis yang sangat vital untuk mensejahterakan masyarakat Mimika.
“Dengan hanya Rp 29 miliar ini sangat rendah, padahal kebutuhan atau program dari dinas ini yang langsung menyentuh masyarakat Mimika. Prinsipnya pengawasan ini kami datang untuk mendengarakan kendala-kendala, sehingga masukan dan keluhan dari dinas Ketahanan Pangan ini akan kami perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,”tegas Mariunus Tandiseno.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie, menekankan pentingnya peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menyayangkan terbatasnya program yang berjalan akibat rendahnya alokasi anggaran.
“Pasar murah dan toko tani sangat diminati masyarakat. Sayangnya, karena anggaran kecil, banyak program tidak berjalan. Kita akan dorong di APBD Perubahan. Kita tidak perlu hanya membangun infrastruktur mewah, tapi SDM dan pangan rakyat justru tertinggal. Sudah saatnya kita fokus pada pembangunan manusia yang sejahtera,”pintanya.
Foto bersama : Rombongan Komisi II DPRK Mimika bersama Kepala dinas dan staff Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Kamis (8/5/2025)/Foto : husyen opa
Anggota Komisi II Dessy Putrika Ross Rante, menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Ia mendorong agar program difokuskan di wilayah pesisir yang masih tinggi angka stunting-nya.
“Anggaran ketahanan pangan sangat minim, padahal program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Saya sarankan ada intervensi ke wilayah pesisir, karena dari kunjungan kami ke Dapil VI, masyarakat di sana belum merasakan program pemerintah,”ujar Dessy Putrika Ross Rante.
Anggota Komisi II, Billianus Zoani mengharapkan agar 24 pangan lokal yang telah diprogramkan dinas Ketahanan Pangan mendapat porsi yang lebih, termasuk penganggaran harus lebih besar disbanding OPD lain.
“Kedepan agar pemerintah daerah lebih memberikan porsi anggaran yang memadai kepada dinas Tanaman Pangan, termasuk mencari pangsa pasar yang baik untuk bisa mendatangkan keuntungan bagi petani lokal. Tidak lagi mendatangkan komoditi dari luar karena semua sudah tersedia di Timika,”pintanya.
Derek Tenouye dari Fraksi Rakyat Bersatu berharap agar menghilangkan mafia-mafia yang ada di perusahaan-perusahaan yang bisa mengakomodir seluruh hasil komoditi masyarakat Mimika lebih khusus Orang Asli Papua.
“Pemerintah harus bisa memastikan agar hasil komoditi lokal dapat diserap keprusahaan-perusahaan besar yang ada di Timika, dan tidak mendatangkan dari luar. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,”pinta Derek.
Begitu juga dengan anggota Komisi II dari Mekansime Pengangkatan, Adolina Magal yang berharap agar program dari Dinas Ketahanan Pangan tidak ganya terfokus di kota, tapi harus juga menjangkau seluruh distrik dipedalaman dan pesisir.
“Petani lokal yang ada di gunung dan pesisir sebenarnya mampu, namun butuh pendampingan. Hal ini penting demi tekad untuk memandirikan seluruh petani lokal di Mimika,”usul Adolina.
Usai melakukan pertemuan, rombongan Komisi II menyempatkan diri untuk melihat langsung dan berbelanja di Toko Usaha Tani milik Dinas Ketahanan Pangan Mimika yang bersebelahan. (tm1)
