Foto bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan-Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika bersama Rombongan Komisi II DPRK Mimika, Kamis (8/5/2025)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (taparemimika.com) – Hari kedua kegiatan pengawasan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Kamis (8/5/2025) dengan mendatangi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Mimika yang terletak di Jalan Poros Timika-Poumako. Dalam kegiatan pengawasan ini, Komisi II DPRK mendapatkan penjelasan tentang realisasi dan serapan anggarans erta program-program unggulan yang dikelola dinas tersebut.
Rombongan Komisi II DPRK Mimika dipimpin langsung oleh, Ketua Komisi II Dolfin Beanal, Wakil Ketua Mariunus Tandiseno, Sekretaris Adrian Andhika Thie, dan anggota komisi lainnya, tampak hadir, Derek Tenouye, Billianus Zoani, Dessy Putrika Ross, dan Adolina Magal.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Alice Irene Wanma,SKM menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi II DPRK Mimika yang pertama kali datang dan langsung ingin mendengarkan berbagai progress dan program yang sudah dijalankan dan realisasi tahun anggaran 2025.
“Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Mimika atau dulu disebut Dinas Pertanian terdapat empat bidang. Ada Bidang Sekretariat, Bidang Penyuluhan, Perkebunan, Bidang holtikultura, tanaman pangan dan bidang Perkebunan dan terbagi bebera sub bagian dan seksi. Untuk program tahun 2025 ini realisasinya baru 18 persen,”papar Alice Wanma.
Untuk alokasi anggaran pada APBD Mimika tahun 2025 ini terdiri dari, Pagu Keseluruahn sebesar Rp 81.588.691.919, dengan rincian pagu rutin sebesar Rp 28.709.090.624 dan pagu Kegiatan senilai Rp 52.879.601.295. Sedangkan sumber dana masing berasal dari, Otonomi Khusus sebesar Rp 9.435.135.000, dari pokok Pikiran sebesar Rp 10.987.287.400 dan dana Bagi Hasil sebesar Rp 32.457.178.895.
“Setiap tahun dari program dinas berupa pengadaan bibit, pupuk, obat obatan , alat alat pertanian kecil dan pengadaan alat besar penggilingan padi yang berasal dari pusat. Dan selama ini Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkbunan telah membina Kelompok Tani berjumlah 513, dan kita upayakan untuk terus melakukan pendampingan melalui program-program dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani agar bisa mandiri,”sebutnya.
Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika dengan Dinas Tanaman Pangan-Holtikultura dan Perkebunan/Foto : husyen opa
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal mengakui kehadirannya ke dinas Pertanian ini dalam rangka melakukan pengawasan untuk menjadi data Komisi untuk terus bersinergis dan berkomunikasi agar program-program dapat terus meningkat dan dapat terealisasi.
“Kita datang kesini bukan untuk mencari-cari kesalahan namun punya itikad baik dan kita bisa mendapatkan gambaran umum tentang capaian dan realisasi program dan anggaran yang ada di APBD Mimika tahun 2025. Kami ini mitra, sehingga harus saling mengisi dan saling berkolaborasi agar apa yang menjadi kendala dapat kita sama –sama cari solusi,”sebut Dolfin.
Pemerintah melalui Dinas Tehnis dapat terus berinovasi dan berkomitmen agar pendampingan dan perhatian terhadap petani khususnya petani lokal itu bisa lebih baik dan mampu meningkatkan produksi komoditi lokal dengan memberi bantuan bibit kopi atau teh kepada petani dipedalam sehingga berhasil dan mampu mensejahterakan petani.
Suasana Pertemuan antara Komisi II DPRK Mimika dengan Dinas Tanaman Pangan – Holtikultura dan Perkebunan Mimika, Kamis (8/5/2025)/Foto : husyen opa
“Jangan lagi kita persoalkan kendala daerah rawan lah, zona merah lah, kalau kita mau berkomitmen harus turun membina petani. Seperti usaha kebun kopi dan the di daerah pegunungan harus tetap disupport dan diberikan bantuan bibit. Hilangkan stigma zona merah, semua zona hijau jadi wajib pemerintah hadir disana,”katanya.
Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno mengaku, dengan realisasi atau serapan anggaran dari Dinas Pertanian yang sangat minim ini perlu ditingkatkan sehingga bisa menunjukkan hal positif dan menjadi acuan untuk kedepan lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah soal alokasi anggaran.
“Walaupun serapan anggaran masih rendah, namun Dinas Tanaman Pangan ini mampu membina lebih dari 500 an Kelompok tani, ini tentunya hal yang sangat baik. Kita berharap agar petani juga bisa mandiri dan tidak tergantung setiap tahunnya mendapatkan bantuan berupa bibit atau pupuk, tapi harus bisa mengembangkan usaha pertaniannya. Harus ada inovatif sehingga tidak terjadi ketergantungan melalui bantuan dari dinas,”ujarnya.
Adrian Andhika Thie sekretaris Komisi II mengakui untuk program dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan untuk tahun lalu termasuk aktif dalam membina dan mendampingi petani di Mimika, dan diharapkan kedepan tetap menjadi motor penggerak untuk bisa berinovasi untuk bisa ada potensi-potensi pendapatan daerah dari sector pertanian dan perkebunan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Alice Irene Wanma,SKM saat memaparkan program/Foto : husyen opa
“Komisi II DPRK Mimika bermitra dengan 25 OPD atau instansi, sehingga dengan pengawasan dan berdiskusi saat ini diharapkan bisa melahirkan inovatif-inovatif baru untuk bisa mendatangkan PAD.Salah satu contoh bila ada lahan 100 hektar milik pemerintah bisa ada pembagian zona wilayah. Baiknya kalau difokuskan seperti kopi dibangun ‘Kopi Center’ ini baik untuk meningkatkan UMKM, “usulnya.
Sementara, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Dessy Putrika Ross Rante mengatakan seluruh program dari OPD-OPD termasuk dinas Pertanian ini jangan sampai ada tumpeng tindih, harus pengelolaannya sesuai kewenangan dinas terkait.
“Ada keluhan dari masyarakat, bahwa masih terjadi ada bantuan kepada petani yang orangnya itu itu saja. Ini harus ditertibkan dan butuh perhatian sehingga bantuan berbagai bibit pertanian maupun perkebunan tepat sasaran. Begitu juga dinas Pertanian harus koordinasikan dengan pihak atau perusahaan yang menerima hasil komoditi dari yang dibutuhkan dan yang ditanam,”pinta Dessy.
Begitu juga dengan anggota Komisi II, Derek Tenouye yang berharap komoditi pertanian khususnya di pesisir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pangan lokal.
“Seperti sagu di pesisir karena sudah menjadi makanan pokok, sehingga tetap harus menjadi prioritas untuk petani disana,”sebut Derek. (tm1)
