Foto bersama Ketua dan anggota Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Ortal Setda Mimika dengan Kepala BKPSDM Mimika bersama Staff/Kamis (12/6/2025)
TIMIKA, (taparemimika.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Mimika yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan menggelar Rapat Kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, membahas soal proses penerimaan kuota CPNS hingga proses penyusunan dari tim Analisis Jabatan (ANJAB) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika, dan desakan agar penerimaan CPNS lebih memprioritaskan putra-putri dari Amungme dan Kamoro,
Rapat Kerja dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRK Mimika, di Jalan Cendrawasih SP 2, Timika, Kabupaten Mimika, pada Kamis (12/6/2025) siang.
Dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPRK Mimika dengan dua OPD tersebut, dihadirioleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Hermalina W Imbiri dan perwakilan dari Bagian Ortal Setda Mimika, dipimpin oleh Alfian Akbar Balyanan,SE (Ketua Komisi 1), serta didampingi oleh Wakil Ketua, Daud Bunga,SH, Sekretaris Komisi Anton Pali,SH dan anggota Komisi I, diantaranya, Ester Agustina Komber, Anton N Alom, Frederikus Kemaku,SH dan H. Iwan Anwar,SH,MH, tersebut selain mendengarkan masukan da saran tentang berbagai hal.
Pada kesempatan tersebut, Komisi I mendesak agar BKPSDM untuk memprioritaskan penerimaan CPNS untuk Pemkab Mimika memprioritaskan bagi anak-anak Amungme dan Kamoro.
Anggota DPRK Komisi I, Ester Agustina Komber menegaskan bahwa BKPSDM dan Bagian Ortal dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan PNS dilingkup Pemkab Mimika harus sesuai tupoksi, namun wajib memprioritaskan bagi anak-anak Amungme dan Kamoro.
“Rencana Kebutuhan penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Mimika harus sesuai mekanisme namun tidak mengesampingkan anak-anak Amungme dan Kamoro untuk diprioritaskan, harus ada keberpihakan kepada AMOR. Tolong adik-adik kami dari Amungme dan Kamoro yang telah selesai kuliah untuk diberikan kesempatan untuk mengisi kuota dalam penerimaan CPNS mendatang,”tegas Ester Komber.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi 1 lainnya, Anton N Alom, bahwa pemerintah pusat dan kabupaten melalui BKPSDM dapat memberikan kesempatan bagi anak Amungme dan Kamoro untuk mengisi formasi peneimaan Pegawai dilingkup Pemkab Mimika.
Suasana Rapat Kerja antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Ortal Setda Kab Mimika di ruang Rapat Komisi I Kantor DPRK Mimika, Kamis (12/6/2025)/Foto : redaksi
“Berikan kesempatan kepada anak-anak Amungme dan Kamoro untuk menjadi Pegawai di Mimika, karena mereka yang punya daerah. Mereka harus diberikan kesempatan. Saudara-saudara yang lain harus kembali ke daerahnya karena kesempatan juga ada di daerah mereka masing-masing, berilah mereka kesempatan sesuai amant Undang-undang Otsusm”ungkap Anton Alom.
Frederikus Kemaku,SH anggota Komisi I dari Fraksi Kelompok Khusus meminta kepada BKPSDM untuk memberikan kesempatan kepada anak Asli Amungme dan Kamoro yang punya daerah untuk menjadi PNS, kalau kebijakan Gubernur Papua Tengah Meky Nawipa saat masih menjadi Gubernur Paniai bisa memberikan seratus persen kepada anak-anak Suku Mee dan kini jadi Gubernur Papua Tengah juga memberikan kebijakan untuk Orang Asli Papua, lalu kenapa Mimika tidak bisa.
“Kepala Daerah melalui Bupati Johannes Rettob juga harus mendorong kebijakan untuk memprioritaskan anak Amungme dan Kamoro, anak ana Amor harus diberikan kesempatan. Masih banyak anak –anak Amungme dan Kamoro yang masih nganggur, mereka harus diberikan kesempatan,”pinta Frederikus Kemaku.(tm1)
