TIMIKA, (taparemimika.com) – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Elinus Balinol Mom menyoroti berbagai hal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025, dan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya soal angka tetapi sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh Mimika. Merupakan Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Tahun 2025,”tegas Elinus Balinol Mom dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II, pada Rabu (29/7/2026).
Fraksi Gerindra ingatkan dan sampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan pimpinan OPD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj), Bupati Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
Dikatakan Elinus, bahwa LKPJ Bupati kabupaten Mimika tahun anggaran 2026 secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Mimika berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) tahun 2025.
LKPJ dan PP-APBD merupakan agenda tahunan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Paling Lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2025, telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Indonesia dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan (BPK) RI yag diserahkan pada juni 2025, di mana kabupaten Mimika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WRP), sehingga sudah ke sembilan kalinya kabupaten Mimika mendapatkan opini WTP.
“Semoga pencapaian ini sesuai kondisi lapangan serta dapat dipertahankan secara terus-menerus dan menjadi memacu semangat dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat kabupaten Mimika, serta birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel,”sebutnya.
APBD bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, sehingga hal tersebut, Fraksi Gerindra ingatkan dan sampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan OPD.
Dengan Data utama APBD tahun anggaran 2025 , Pendapatan Rp 6.150. 478.000.000.00 , Belanja daerah ; Rp. 6.803.271.341.050 terealisasi Rp. 5.588.574.025.325.53 atau hanya 82,14 %. Dari target pencapaian terdapat selisih kekurangan yang sangat besar yaitu Rp. 1. 214.800.000.
Belanja modal Rp. 1.761.098.803.758.00, Belanja operasional Rp. 4.587.394.221.149,60 . Belanja tidak terduga Rp. Rp. 25.751.285.143.00, Belanja transfer Rp. 429.027,031,000.00. Dengan rincian, Surplus/defisit Rp. 652.793. 341,050,60 dan Silpa tahun anggaran 2025 Rp. 1.116.154,075.475.48. Dengan total realisasi belanja mencapai 82,14 % dari target 100% .
Fraksi Gerindra menyampaikan catatan -catatan saran dan kritik sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pada komponen LKPJ APBD tahun anggaran 2025, tingkat pencapaian target realisasi APBD tahun anggaran 2025, dengan capaian 14%, belum optimal terutama dibidang pembangunan.
- Bahwa terhadap pencapaian target penerimaan daerah, hanya mengalami kenaikan 2,87%, sehingga Fraksi Gerindra menyarankan agar dapat menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah; seperti perikanan, pertanian pariwisata, retribusi dan pajak-pajak daerah.
- Bahwa target belanja daerah yang mengalami penurunan 13,11%, terutama belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi, yang dianggarkan terealisasi hanya 48,66%, Fraksi Gerindra meminta penjelasan.
- Dalam menurunkan angka stunting telah dianggarkan sebesar Rp. 23,935,095,514,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13,831,250,114,00.
- Terkait dengan konflik horisontal yang sering terjadi di Kwamki Narama, Fraksi Gerindra memandang pemerintah daerah perlu untuk melakukan terobosan seperti memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kwamki narama melalui pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat.
- Fraksi Gerindra menyarankan memaksimalkan tindakan pemerintah dalam memitigasi konflik, pemulihan paskah konflik, secara terencana dan berkelanjutan.
- Fraksi Gerindra meminta, mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tanggap dalam mengklarifikasi, menetralisir berita-berita bohong (hoaks), oleh karena tidak sedikit permaslahan yang terjadi diakibatkan oleh karena berita hoaks
- Terkait dengan program air bersih yang belum mencapai target apa kendalanya. (tm1)
