TIMIKA,(tapartemimika.com) – Dalam Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) tahap ke II Tahun 2026 di Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, Provinsi Papua , Wakil Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanis Felix Helyanan,SE (Jhon Thie) menggelar tatap muka dengan berdiskusi dengan Kepala Pelabuhan Pangkalan Ikan Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah, Jofortus Noriwari, dari Kementrian Perikanan dan Kelautan, Lanal Timika, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Poumako, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika dan pengusaha hasil laut.
Pada kesempatan Kunker tersebut, Kepala Pelabuhan Pangakalan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, Jofortus Noriwari berharap agar tata kelola PPI yang ada di kabupaten Mimika dapat memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat di kabupaten Mimika dan Papua Tengah.
Dalam Kunker Wakil Ketua Komisi II DPRP Papua Tengah Yohanis Felix Helyanan mengaku kunker ke PPI Poumako ingin mengetahui secara pasti kondisi dan persoalan-persoalan serta kendala yang terjadi di PPI Poumako.
Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Tengah yang akrab disapa Jhon Thie, dihadapan Kepala Pelabuhan PPI Poumako dan yang hadir menegaskan, sebagai anggota DPR Papua Tengah yang berkumpul dengan Pemerintah Provinsi Papua khususnya dibidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bagaimana perkembangan dan berjalannya kegiatan-kegiatan di PPI Poumako, dan memastikan kekurangan dan kendala-kendala yang terjadi.
“Karena PPI Poumako sesuai regulasi yang baru pengelolaannya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, sehingga DPRP memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan, karena kini menjadi aset Pemprov Papua Tengah. Oleh karena itu, ingin memastikan apakah ada kendala atau masalah yang terjadi di PPI Poumako,”tegas Jhon Thie.
Suasana Pertemuan dalam rangka Kunker Wakil Ketua Komisi III DPR Papua Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Felix Helyanan,SE (Jhon Thie) di kantor Pelabuhan Poumako Timika, Kabupaten Mimika, Selasa (4/8/2026)/Foto : husyen opa
Menurutnya, Provinsi Papua Tengah yang merupakan DOB dan pengelolaan Kelautan dan Perikanan ini yang sebelumnya ada di kabupaten, namun kini sudah dilimpahkan ke Provinsi Papua Tengah sehingga kehadirannya di Kunker saat ini agar adanya usulan dan aspirasi dari berbagai instansi maupun pengusaha terkait pengoperasiaon PPI, dapat diterima dan nantinya dapat diteruskan ke pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kehadiran DPRP hanya ingin menerima masukan dan saran serta menyamakan persepsi dengan pemerintah maupun dewan untuk selanjutnya mendorong agar pengelolaan PPI dapat dilaksanakan secara profesional agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Kata dia, dari hasil Kunker bila adanya aspirasi dan masukan akan menjadi catatan untuk selanjutnya dibawah dalam rapat dan pembahasan antara Pemprov dengan DPRP Papua Tengah.
“Kita diharapkan dengan masukan dan saran demi perbaikan pengelolaan PPI Pomako ini, DPRP Papua Tengah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kelautan dan Perikanan. Begitu juga tentang Nelayan Lokal Orang Asli Papua dapat berkembang dibidang ekonomi dari PPI,”tegasnya.
Kepala Pelabuhan Pangkalan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah, Jofortus Noriwari mengatakan, bahwa PPI Pomako setelah adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pengelolaanya akhirnya diserahkan kepada pemerinta Provinsi. Dan selama berlakunya aturan ini, tentunya dalam perkembangan ya banyak terjadi dinamika dan itu adalah hal yang wajar.
“Tentunya dalam perkembangannya PPI Poumako banyak dinamika yang terjadi dan itu wajar dalam proses pembangauan. Saat ini bagaimana kita menyikapi agar pengelolaan Pelabuhan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat,”tegasnya.
Kepala Pelabuhan Pangkalan Ikan Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah, Jofortus Noriwari saat menyampaikan Berbagai/Foto : husyen opa
Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah provinsi bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika yang satu atap ini kami berkolaborasi untuk melakukan pembenahan tata kelola sehingga PPI ini berjalan dengan baik.
“Kita akan bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika di wilayah Pelabuhan kita benahi dan memperbaiki agar pengelolaan Pelabuhandapat dilakukan secara profesional. Laut kita akan benahi dan darat juga akan kita pernbaiki dengan teman-teman dari Kabupaten, Syahbadnar dan para pelaku usaha yang terkait,”pungkasnya.
Feky Walilo sebagai Kabid Prasana Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Mimika berharap agar pengelolaan PPI Poumako dapat berjalan baik dengan mengatur serta memberikan porsi tugas yang adil dengan Pemprov Papua khususnya terkait kewenangan-kewenangan kabupaten dan provinsi.
“Kami berharap ada pembagian poris tugas dan kewenangan antara Pemprov Papua Tengah dengan Kabupaten Mimika, karena wilayah atau area pelabuhan Perikanan ini cukup luas dan status kepemilikan tanah belum ada kesepakatn tentang aset hibah,”ungkapnya.
Sementara Dr. Halomoan Hutajulu,M.Si kepada anggota DPRP Papua Tengah berharap dapat memberikan ruangan dan kesempatan untuk mendukung tentang program yang sedang dilakukan oleh Universitas Cendrawasih tentang Studi kelayakan Pengembangan UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Poumako.
Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako yang ada di wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika untuk menjadi pusat peletangan ikan sehingga bisa memberikan nilai ekonomis nelayan setempat.
Pengembangkan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako yang ada di wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika untuk menjadi pusat peletangan ikan sehingga bisa memberikan nilai ekonomis nelayan setempat. (tm1)
